Undang-Undang Kesehatan bertujuan menjamin lingkungan yang sehat bagi seluruh warga negara. Namun, praktik Penegakan hukum di bidang kesehatan lingkungan kerap dianggap lambat. Pertanyaan muncul: seberapa besar kelemahan hubungan HAKLI dengan Kemenkes RI menjadi faktor penghambatnya?
Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) adalah organisasi profesi resmi bagi para Sanitarian, garda terdepan di lapangan. Peran mereka sangat krusial, mulai dari surveilans penyakit berbasis lingkungan hingga pengawasan kualitas sanitasi air dan makanan.
Lemahnya Penegakan sering kali bukan karena kurangnya regulasi, melainkan karena minimnya sinkronisasi antara perumus kebijakan (Kemenkes) dan pelaksana teknis (Sanitarian HAKLI). Ahli di lapangan perlu kewenangan dan dukungan penuh untuk menjalankan tugasnya.
Jika Sanitarian HAKLI tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam perumusan kebijakan teknis Kemenkes, hasil akhirnya adalah regulasi yang sulit diterapkan. Ini mengakibatkan Penegakan di lapangan terasa tumpul dan tidak efektif, terutama di tingkat Puskesmas.
Keterbatasan kewenangan Sanitarian dalam melakukan tindakan hukum di lokasi pelanggaran juga menjadi kendala. Mereka sering hanya bisa melakukan pembinaan, sementara kewenangan Penegakan yang lebih tegas berada di tangan instansi lain, menciptakan birokrasi berjenjang.
Hubungan yang erat antara HAKLI dan Kemenkes RI harus melampaui formalitas administratif. Kemenkes perlu mengintegrasikan masukan teknis HAKLI secara langsung dalam program prioritas, termasuk pembiayaan dan peningkatan kapasitas profesional.
Saat terjadi pencemaran atau krisis lingkungan, kecepatan Penegakan sangat penting. Kolaborasi yang buruk antara Kemenkes sebagai regulator dan HAKLI sebagai tenaga ahli dapat menunda tindakan korektif dan membahayakan kesehatan publik secara luas.
Untuk memperkuat implementasi UU Kesehatan, Kemenkes harus menjadikan HAKLI sebagai mitra strategis utama, bukan hanya pelengkap. Peningkatan kompetensi dan perlindungan hukum bagi Sanitarian adalah prasyarat Penegakan yang efektif.
Pada akhirnya, isu Penegakan hukum di bidang lingkungan adalah masalah multi-sektoral. Namun, penguatan peran HAKLI melalui dukungan kelembagaan yang kuat dari Kemenkes RI akan memberikan dampak signifikan bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat Indonesia.