Indonesia kerap dilanda Musibah Banjir berulang, terutama saat musim penghujan. Fenomena ini bukan lagi kejadian langka, melainkan rutinitas yang meresahkan masyarakat. Sayangnya, penanganan pemerintah terhadap Musibah Banjir ini seringkali mendapat kritik pedas, dinilai kurang efektif dan konsisten dalam jangka panjang.
Kritik utama tertuju pada kebijakan yang lebih reaktif daripada proaktif. Ketika Musibah Banjir melanda, respons pemerintah cenderung berfokus pada penanganan darurat: evakuasi dan penyaluran bantuan. Namun, upaya pencegahan akar masalah dan mitigasi jangka panjang seringkali terabaikan, atau implementasinya tidak optimal.
Salah satu penyebab Musibah Banjir yang terus-menerus adalah buruknya tata kelola air dan pembuangan sampah. Banyak saluran air yang tersumbat oleh sampah, mengurangi kapasitas aliran air. Ini diperparah dengan pembangunan yang tidak memperhatikan daerah resapan air, memperparah aliran permukaan.
Dampak dari Banjir ini sangat merugikan. Aktivitas ekonomi lumpuh, infrastruktur rusak parah, dan risiko penyakit pasca-banjir meningkat tajam. Kerugian finansial akibat perbaikan dan hilangnya produktivitas mencapai triliunan rupiah setiap tahun, membebani anggaran negara dan masyarakat.
Pemerintah daerah seringkali menjadikan curah hujan ekstrem sebagai kambing hitam. Namun, para ahli berpendapat bahwa faktor kebijakan dan politik lokal juga berperan besar. Korupsi dan praktik kolusi dapat menghambat penegakan tata ruang yang baik dan pengelolaan sumber daya air yang efektif.
Di beberapa kota, upaya penanganan Banjir juga terhambat oleh kurangnya koordinasi antarlembaga pemerintah. Tumpang tindih wewenang atau justru absennya tanggung jawab yang jelas menyebabkan penanganan menjadi tidak efisien dan sulit terintegrasi secara komprehensif.
Selain itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta membuang sampah pada tempatnya masih rendah. Peran aktif masyarakat sangat krusial dalam pencegahan, tetapi sering kali kurang mendapat perhatian dalam program mitigasi pemerintah.
Pembangunan infrastruktur pengendali banjir, seperti waduk dan tanggul, memang digencarkan. Namun, solusi ini seringkali bersifat parsial. Tanpa diimbangi perbaikan tata ruang, pengelolaan limbah yang sistematis, dan penegakan hukum yang tegas, Musibah Banjir akan terus berulang setiap tahun.
Semoga artikel ini dapat memberikan informasi dan manfaat untuk para pembaca, terimakasih !